Dari pedalaman kabupaten Aceh Utara, sebuah sekolah dasar (SD) yang berdinding kayu, beratap daun rumbia, dan berlantai tanah hampir roboh. Meskipun demikian, kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana di sekolah tersebut. Semangat menuntut ilmu ditunjukkan siswa-siswinya meskipun terkadang mereka cemas kalau suatu saat sekolah mereka roboh. Sampai kemudian, pemerintah hadir membangun sekolah tersebut melalui dana APBN yang sumber utamanya dari pajak. Begitu selesai dibangun, siswa-siswi dan guru-gurunya memandang sekolah tersebut dengan penuh senyuman. Kini mereka tak perlu cemas lagi memikirkan sekolahnya dan mereka dapat belajar dengan tenang.
Peristiwa itu saya saksikan sendiri ketika bertahun-tahun yang lalu saat saya ke sekolah tersebut untuk satu urusan. Ketika melihat sekolah yang keadaannya miris tersebut, namun siswa-siswinya begitu semangat belajar, saya teringat film laskar pelangi. Situasinya persis sama seperti dalam film tersebut. Namun ketika dua tahun kemudian saya kembali ke sekolah tersebut, saya terkejut, sekolah kayu yang sudah miring bangunannya sekarang berubah menjadi sekolah beton yang berdiri kokoh. Dari sini kita tahu bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat besar terhadap kemajuan suatu pendidikan. Terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia.
Pajak tidak hanya sekadar kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh masyarakat, tetapi juga merupakan poros utama dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih baik. Terutama di daerah-daerah terpencil. Kasus di sekolah dasar yang hampir roboh tersebut, yang kemudian dibangun menjadi bangunan yang kokoh dan layak huni, adalah bukti nyata bagaimana peran dana pajak dapat mengubah realitas pendidikan di lapangan.
Sekolah-sekolah di daerah pedalaman seringkali menghadapi persoalan infrastruktur yang serius, seperti kondisi bangunan yang tidak layak pakai. Ketika pemerintah menyediakan dana pembangunan melalui pajak, ini tidak hanya sekadar membangun gedung fisik, tetapi juga menghidupkan kembali harapan-harapan yang hampir padam di hati anak-anak dan guru-guru.
Peran pajak dalam pembangunan pendidikan tidak bisa diabaikan. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah baru, merenovasi yang sudah ada, menyediakan fasilitas belajar yang memadai, dan menggaji guru-guru dengan layak. Semua ini berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menginspirasi, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Selain itu, pajak juga mencerminkan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap masa depan bangsa. Melalui kewajiban membayar pajak, setiap warga negara turut berpartisipasi dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat untuk generasi mendatang yang lebih baik. Di mana mereka dapat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala oleh kondisi geografis, sosial dan ekonomi.
Secara keseluruhan, dana pajak tidak hanya sekadar angka di setiap lembaran perhitungan pemerintah. Ia adalah jalan pembuka menuju perubahan yang berarti dalam pendidikan, membuka pintu untuk terciptanya generasi penerus yang cerdas, berwawasan luas, dan mampu menghadapi tantangan masa depan Indonesia emas 2045. Oleh karena itu, mari kita terus mendukung kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dalam upaya membangun pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, investasi dalam pendidikan menjadi pilar utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. Pajak sebagai sumber pendanaan publik memainkan peran strategis dalam menjaga agar pendidikan tetap relevan dan responsif terhadap dinamika zaman. Sekolah-sekolah yang dibiayai oleh dana pajak tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat pengembangan potensi dan karakter anak bangsa.
Pentingnya peran pajak dalam pendidikan tercermin dari berbagai inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Program beasiswa, bantuan sarana belajar, dan pengembangan kurikulum adalah beberapa contoh nyata bagaimana dana pajak digunakan untuk membuka peluang bagi semua anak-anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial ekonomi mereka.
Namun demikian, tantangan dalam optimalisasi peran pajak dalam pembangunan pendidikan masih terus ada. Salah satu tantangan utama adalah efisiensi pengelolaan dana pajak untuk pendidikan sehingga tepat sasaran dan berdampak maksimal. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan dari masyarakat benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Selain itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Program kemitraan publik-swasta dapat menjadi model yang efektif dalam membangun infrastruktur pendidikan yang modern dan berkelanjutan. Melalui kerjasama ini, berbagai pihak dapat saling melengkapi dalam menyediakan fasilitas dan program pendidikan yang berkualitas, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana pajak saja.
Pada akhirnya, sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang berkaitan dengan pendidikan. Kebijakan yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman akan lebih mampu memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek pengumpulan dana, tetapi juga penggunaannya serta dampaknya terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan di lapangan.
