suaratrinusa WAYKANAN– Atas buruknya sistem pengelolaan keuangan di Pemkab Waykanan, LSM Trinusa DPC Kabupaten Waykanan lakukan aksi damai jilid-1 dan untuk kali ini mereka melayangkan surat pemberitahuan untuk rencana aksi ke kantor Bupati dan Kajari Jilid Ke-2. Senin 15/7/24
Hal rencana tersebut terkonfirmasi dari Matsuri selaku ketua LSM Trinusa DPC Waykanan via WhatsApp nya yang memberitahukan dengan tegas bahwa pagi tadi sekira pukul 10.00 wib mereka melayangkan surat kepada Satuan Kerja yang mereka duga dalam pengelolaan perealisasian uang Negara di Pemerintahan Kabupaten Waykanan telah terjadi praktek-praktek yang kental sarat Korupsi.
Matsuri pun lebih jauh menceritakan,. sebelumya mereka sudah menggelar unjuk rasa satu minggu yang lalu sebagai bentuk mosi ketidak percayaan mereka terhadap pemerintah kabupaten Waykanan dalam mengelola keuangan negara khususnya untuk kemajuan baik dibidang sektor pendidikan, infrastruktur ataupun kesehatan yang dinilai bobrok.
” jadi rencana unjuk rasa jilid-2 ini kami akan melaporkan secara langsung satuan kerja dinas Pendidikan, dinas PUPR serta dinas Kesehatan atas dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Waykanan dan akan membawa massa yang lebih banyak lagi ” jelas Matsuri
Lebih lanjut Matsuri mengharapkan agar Bupati Kabupaten Waykanan harus bertanggung jawab terhadap bawahannya apabila mereka diduga melakukan pelanggaran hukum apalagi dugaan melakukan tindakan pidana korupsi yang sifatnya jelas telah merugikan masyarakat kabupaten Waykanan.
” kami sebagai putera daerah dan sebagai aktivis akan terus menjadi garda terdepan dan terus menyuarakan pendapat dimuka umum sebagai bentuk perlawanan kami terhadap para pemimpin yang dzolim terhadap rakyatnya.. jadi dengan adanya agenda aksi jilid-2 ini, kami berharap Aparat Penegak Hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Waykanan segera menindaklanjuti pelaporan kami ” tegasnya
Adapun selanjutnya Minggu depan kita sudah menjadwalkan aksi di Kejaksaan Tinggi Lampung, dan akan kami laporkan juga, kami akan memberikan waktu 1 minggu sejauh mana tindak laporan kami, karna rencana di awal bulan kita juga diagendakan aksi Unjuk Rasa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). (Red)
