Suaratrinusa.com – Kota Tangerang – Ketua LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Provinsi Banten, Wahyudin, menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis terkait pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam audiensi resmi dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang, H. Totong, pada Rabu (29/11/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Wahyudin secara khusus mempertanyakan bukti transfer pengembalian dana sebesar Rp14.558.750, yang sebelumnya dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai uang yang telah direalisasikan secara tidak sah kepada tenaga pendidik yang sudah tidak aktif, mutasi keluar, atau meninggal dunia. Menurut Wahyudin, klarifikasi ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik di sektor pendidikan.
“Kami ingin memastikan bahwa pengembalian dana tersebut benar-benar dilakukan dan tercatat secara jelas. Bukti transferan ke kas daerah harus disampaikan agar publik bisa melihat keseriusan Pemerintah Kota Tangerang dalam menindaklanjuti temuan BPK,” tegas Wahyudin.
H. Totong, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang, menjelaskan bahwa pengembalian dana telah dilakukan sesuai rekomendasi BPK dan prosesnya telah dilaporkan kepada pihak berwenang. Ia juga memastikan pihaknya siap memberikan salinan bukti transfer kepada LSM Triga Nusantara Indonesia jika diperlukan.
“Kami terbuka terhadap masukan dan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk LSM Triga Nusantara. Semua temuan BPK telah kami tindak lanjuti dengan langkah-langkah yang sesuai, termasuk pengembalian dana ke kas daerah,” ujar Totong.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya pengawasan publik terhadap tata kelola keuangan daerah, khususnya pada sektor pendidikan. Wahyudin menegaskan bahwa LSM Triga Nusantara Indonesia akan terus mengawal proses ini hingga seluruh pertanggungjawaban dana dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan.
“Kami tidak hanya fokus pada temuan ini, tetapi juga memastikan seluruh dana pendidikan digunakan dengan tepat sasaran, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tangerang,” pungkas Wahyudin.
Pertemuan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memastikan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
