BANDUNG- Suara Trinusa.com,. Dugaan ini disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara (LSM-Trinusa) dikantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat Jl.Kawaluyaan No.6 Bandung,selasa,(22/10).
Dalam orasinya, LSM Trinusa Jabar mencium modus baru dugaan korupsi pengadaan barang/jasa sistrm E katalog, hal ini di mungkinkan adanya kongkalingkong antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pengusaha.
Proses pengadaan barang/jasa yang menggunakan sistem e-purchasing adalah tata cara pembelihan barang/jasa melalui sistem E-Katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kami mencium ada aroma dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat terhadap proses pengadaan barang/jasa tanpa melalui seleksi dan langsung melakukan penunjukan langsung.
Menyikapi masalah ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di DKPP Jabar langsung melakukan penunjukan langsung kepada perusahan yang diduga kukutan.
Bahkan PPK diduga sering melakukan pertemuan diluar kantor bersama pengusaha dalam hal melakukan bisnis atau pembagian persentasenya. Tidak heran rumah makan dan hotel dijadikan pertemuan antara PPK dan pengusaha.
Sementara itu menurut Sekretaris Jenderal LSM Trinusa Jabar Asep Tatang Wahyudi Mansyah mengatakan “Sebelum aksi hari ini kita sudah meminta klarifikasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar (DKPP), namun surat yang kita kirim berkali kali ditanyakan namun tidak ada jawaban.”
Seakan akan kata Asep, pihak DKPP Jabar mengabaikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP),bahwa selaku masyarakat mempunyai hak untuk menanyakan kegiatan dikelola pemerintah.
Senada dengan sekjen LSM Trinusa Jabar, Rohman Budiman selaku Ketua LSM Trinusa Kota Bandung dalam waktu dekat akan melakukan aksi di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinkes Kota Bandung, beberapa kegiatan di kedua Dinas tersebut kita mencium adanya dugaan korupsi.
Menyikapi aksi demontrasi di DKPP hari ini, Ketua DPD LSM Trinusa Jabar Ait Maman Sumarna menyampaikan, bahwa aksi kita selanjutnya menyikapi persoalan ratusan milyar anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) pada Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah 1 Kab Bogor dan KCD Wilayah II Kota Depok dan Kota Bogor Dinas Pendidkan Jabar.
“Selain persoalan diatas, kita juga akan melakukan aksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar, terkait pengadaan Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) tahun 2023/2024 yang nilainya ratusan milyar, serta persoalan Dugaan Mark-Up 200 milyar lebih penempatan iklan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) tahun 2021-2023” pungkasnya (Man/Mun)
