Pemerintah kabupaten Indramayu, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus berpacu apa yang menjadi keluhan atau usulan dari masyarakat baik kaitannya dengan jalan yang rusak juga jembatan yang hampir ambruk , hal ini apa yang menjadi keluhan masyarakat desa drunten wetan, kecamatan gabus wetan kabupaten Indramayu Jawa barat , yang terkait dengan kondisi bangunan jembatan kali prawan II hampir nyaris ambruk lokasi wilayah kecamatan Gabuswetan, sumber dana APBD kab.indramayu tahun anggaran 2024, nilai kontrak Rp.4.979.672.000;, penyedia jasa CV.Rifqi Firdaus desa Cemara, kecamatan cantigi- Indramayu dan sekarang sedang tahap pengerjaan Abutmen akan tetapi sangat di sayangkan dalam pengerjaannya terkesan dan di duga tidak sesuai spesifikasi karena pengecoran untuk pasangan Abutmen asal-asalan hanya mengunakan pengecoran dengan manual dan sebelum di beri adukan coran di gelar hamparan pasir maka jelas akan mengurangi ketebalan dan kualitasnya.
Konfirmasi (5/9/2024) di lokasi pekerjaan proyek jembatan dari beberapa pekerja dan mungkin wakil pelaksana yang perempuan dengan tegas dan kompak menyatakan” bahwa pelaksana proyek jembatan kali prawan II tidak ada di tempat kerja kami di sini hanya sebatas para pekerja,’ ungkapnya.
Hal ini di sikapi oleh Naryo selaku ketua LSM Trinusa DPD kabupaten Indramayu mengatakan” terkait dengan pekerjaan rehabilitasi jembatan kali prawan II itu di duga tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dan dinilai banyak kejanggalan karena dalam pengerjaan pemasangan Abutmen yang kelihatan asal jadi karena adukan coran mengunakan cara manual tidak pakai ready mix yang berstandart kekuatan dan sebelum di gelar coran di hampar dulu dengan pasir, maka akan mengurangi kualitas dan ketebalan coran .
kemudian ditempat pekerjaan tidak tersedianya tangga darurat sebagai septi ketika terjadi longsor pada dingding tanah pada lokasi pekerjaan juga pengunaan APD hanya 50% saja.beberapa hal itu maka kami harap kepada dinas terkait segera lakukan sidak untuk mengecek serta evaluasi dan kami akan melayangkan surat konfirmasi ke Dinas PUPR terkait perbedaan pada spesifikasi yang tertuang di RAB , serta tidak adanya pengawasan yang rutin sehingga pekerjaan nya terkesan adanya pembiaran” terangnya.
( S.prant)
