SuaraTrinusa.com, Jakarta — Ratusan guru honorer di Jakarta mengalami pemecatan mendadak pada hari pertama tahun ajaran baru 2024/2025. Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta, berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkapkan bahwa pemecatan tersebut dimulai dari pengisian tautan G form yang disediakan oleh Suku Dinas Pendidikan Kota. Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil dengan dalih temuan BPK RI. “Cleansing ini dalihnya BPK soalnya. Soalnya dalih mereka (Pemprov DKI), (temuan) BPK,” ujar Iman dikutip Republika.co.id, Rabu (17/7/2024).
Iman menjelaskan bahwa guru honorer yang mengisi formulir tersebut kemudian diberitahu bahwa kontrak mereka diputus. Kebijakan ini mengejutkan para guru honorer yang harus berhenti mengajar pada hari pertama tahun ajaran baru. Banyak guru yang mengeluh kepada Iman mengenai situasi ini.
“Para guru honorer masih shock. Beberapa bingung, karena hari pertama masuk sekolah justru diberitahu bahwa itu hari terakhir mengajar. Lalu diminta isi formulir cleansing guru honorer. Ada murid yang tanya, kenapa gak masuk, tapi bingung jawab apa. Masa ngajar 6 tahun, diberhentiinnya gitu aja. Kemaren juga ada yang nangis di Zoom,” ujarnya.
Iman juga mempertanyakan kebijakan mendadak dari Pemprov DKI yang terkesan tanpa penjelasan yang memadai.
“Saya kepikiran juga. Apa gak dikutuk ya memperlakukan guru begitu,” tambahnya.
Hingga saat ini, P2G belum mendapatkan penjelasan resmi dan memadai dari Pemprov DKI terkait pemecatan ratusan guru honorer di Jakarta, yang tampaknya hanya terjadi di wilayah ini.
