KetuaKota Bandung/Suara Trinusa.com/Kamis ( 22 /8/ 2024), Gedung Sate, markas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjadi saksi aksi damai yang diadakan oleh 15 organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-Jawa Barat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dianggap merugikan anak bangsa.
Tema dan Permintaan Aksi Damai
Aksi damai kali ini mengangkat tema: “Mondok Digedung Sate, Masal Digedung Sate, Sakola Digedung Sate, Ulin Digedung Sate.” Tema ini dipilih sebagai simbol perjuangan mereka untuk meminta perhatian dan perubahan dari pihak berwenang di Gedung Sate. Peserta aksi mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya pihak-pihak terkait dalam bidang pendidikan, dapat mendengarkan aspirasi mereka dan mengambil tindakan yang dianggap perlu.
Kritik Terhadap Kebijakan PPDB
Salah satu fokus utama dari aksi ini adalah penolakan terhadap kebijakan PPDB yang dianggap merugikan banyak pihak. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan, pihak aliansi menyebutkan bahwa regulasi terbaru dalam PPDB telah menghancurkan harapan banyak anak bangsa. Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga pada kesempatan yang sama bagi semua peserta didik.
Permintaan Mundur dari Pihak Berwenang
Sebagai bentuk tuntutan konkret, aliansi masyarakat meminta agar Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat dan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mundur dari jabatannya. Mereka mengklaim bahwa kebijakan yang diterapkan di bawah kepemimpinan mereka tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan merugikan banyak anak didik.
Seperti yang disampaikan Ketua LSM TRINUSA DPD JABAR Ait M Sumarna ” Saya Ketua LSM TRINUSA DPD Jabar, mendesak PJ. Gubernur Jabar dan PLH. Dinas Pendidikan Jabar untuk segera mundur dari Jabatannya saat ini karena beliau – beliu ini tidak bisa membereskan masalah PPDB, sampai saat ini PPDB tidak terselesaikan aehingga ratusan Anak sekolah tidak dapat masuk sekolah tahun ajaran 2024/2025″
Penjelasan dari Pihak Aliansi
Perwakilan dari aliansi menyatakan bahwa tindakan ini merupakan langkah yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat. Mereka menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan anak-anak di provinsi ini. “Kami berharap dengan adanya aksi ini, pihak berwenang akan lebih serius dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada,” ungkap salah satu perwakilan dalam konferensi pers.
Reaksi dan Harapan ke Depan
Aksi damai ini berlangsung dengan tertib dan damai, mencerminkan tekad dan keseriusan para peserta dalam menyuarakan aspirasi mereka. Masyarakat dan berbagai pihak diharapkan bisa lebih peka terhadap isu-isu pendidikan dan mendukung langkah-langkah konstruktif untuk perbaikan.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang signifikan dalam kebijakan pendidikan, sehingga dapat memberikan kesempatan yang lebih baik dan adil bagi seluruh anak bangsa.
